Versi PDF: RUU HP 2 Februari 2018-1 RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG HUKUM PIDANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang…
Akibat Hukum Dicabutnya Kepailitan Suatu Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Karena Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan
Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU Kepailitan dan PKPU“), disebutkan Pengadilan Niaga atas usul hakim pengawas dapat memutuskan mencabut putusan pernyataan pailit dalam hal harta pailit tidak cukup membayar biaya kepailitan. Akibat hukum dari dicabutnya kepailitan dimaksud tidak diatur lebih lanjut oleh UU Kepailitan dan PKPU. Pengaturan tentang akibat hukum dicabutnya kepailitan dimaksud…
Prosedur Pemberhentian anggota Direksi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas
A. Pengaturan Pemberhentian anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pengaturan pemberhentian anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS“), diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: Pasal 105 (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil…