Akibat Hukum Dicabutnya Kepailitan Suatu Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Karena Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan

  Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU Kepailitan dan PKPU“), disebutkan Pengadilan Niaga atas usul hakim pengawas dapat memutuskan mencabut putusan pernyataan pailit dalam hal harta pailit tidak cukup membayar biaya kepailitan. Akibat hukum dari dicabutnya kepailitan dimaksud tidak diatur lebih lanjut oleh UU Kepailitan dan PKPU. Pengaturan tentang akibat hukum dicabutnya kepailitan…

Continue Reading

Prosedur Pemberhentian anggota Direksi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

  A. Pengaturan Pemberhentian anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pengaturan pemberhentian anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS“), diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: Pasal 105 (1)     Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. (2)     Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…

Continue Reading

Pertanggungjawaban Direksi suatu Perseroan Terbatas terhadap tindakan pengurusan yang dilakukannya

Untuk memberikan gambaran sejauh mana pertanggungjawaban tersebut dapat dimintakan kepada Direksi secara pribadi dapat dilihat dari dua doktrin hukum perusahaan yakni doktrin fiduciary duty dan doktrin business judgement rule yang akan dibahas selanjutnya. Doktrin Fiduciary Duty Doktrin fiduciary duty merupakan salah satu doktrin bagi Direksi perseroan terbatas selaku pengurus dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan. Doktrin tersebut memberikan perlindungan terhadap pemegang saham…

Continue Reading