Untuk memberikan gambaran sejauh mana pertanggungjawaban tersebut dapat dimintakan kepada Direksi secara pribadi dapat dilihat dari dua doktrin hukum perusahaan yakni doktrin fiduciary duty dan doktrin business judgement rule yang akan dibahas selanjutnya. Doktrin Fiduciary Duty Doktrin fiduciary duty merupakan salah satu doktrin bagi Direksi perseroan terbatas selaku pengurus dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan. Doktrin tersebut memberikan perlindungan terhadap pemegang saham…
ALASAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS Suatu Perseroan Terbatas (Perseroan) dapat dibubarkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dengan alasan berikut:[1] Berdasarkan Keputusan RUPS Perseroan Untuk mengajukan usulan pembubaran suatu Perseroan, pihak yang dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS adalah[2] Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak…
Ziffany Firdinal Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Lantai II Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Limau Manih, Padang Email: ziffan@pusako.or.id Abstrak Artikel ini menelaah perubahan makna terhadap ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait syarat pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui suatu partai politik maupun gabungannya yang merupakan peserta…