
About — Ziffany Firdinal
Saya konsultan hukum sektor keuangan yang juga membangun perangkat hukum digital. Praktik aktif: Asisten Manajer Hukum di Dana Pensiun Pertamina sejak Oktober 2019, dan Of Counsel di LHP Strategic Legal Counsellors sejak 2023. Kombinasi ini — praktisi aktif yang menulis kode untuk masalah-masalahnya sendiri — masih cukup langka di Indonesia, dan halaman ini menjelaskan kenapa saya pikir hybrid itu masuk akal.
Yang Saya Kerjakan Sekarang
Di Dana Pensiun Pertamina saya menangani isu regulatori, kontraktual, litigasi, dan kepatuhan untuk dana pensiun BUMN — termasuk pengelolaan risiko hukum investasi, MTN, surat berharga negara, dan instrumen pasar modal lainnya. Di LHP saya advisori untuk emiten, manajer investasi, dana pensiun lain, dan platform fintech P2P lending — terutama yang menyentuh POJK dan PBI yang baru atau direvisi. Curriculum Vitae lengkap saya ada di halaman CV.
Di luar praktik, saya membangun perangkat hukum digital yang sebelumnya tidak ada di Indonesia. Lab tempat saya membangunnya: kampusmerah.com. Tiga proyek aktif saat ini:
insolvensi.id— database publik PKPU dan Kepailitan Indonesia yang terstruktur, dapat diakses, dan dapat di-cite stabil oleh peneliti, jurnalis, kreditor, maupun debitor. Status: build, fokus pada indexing dan permalink stability.- LexHarmoni — AI regulatory stress-testing untuk regulasi keuangan Indonesia. Proyek hackathon Cerebral Valley × Anthropic "Built with Opus 4.7" (April 2026), Top 2.5% dari 20.000+ aplikasi global. Pasca-hackathon dalam evaluasi: tool internal LHP atau publik.
- ChunkLab — sandbox eksperimen chunking dokumen hukum untuk RAG, validasi awal sebelum komponen di-promote ke insolvensi.id atau LexHarmoni.
Lisensi profesional: Advokat PERADI (sejak 2015), Konsultan Hukum OJK (Mei 2019 – Mei 2029), anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) (sejak 2018).
Bagaimana Saya Sampai Di Sini
Karier saya mulai sebagai peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (2009–2013), paralel dengan studi S1 Hukum di kampus yang sama. Fokus saat itu: hukum tata negara, terutama judicial review dan sengketa konstitusi. Setelah lulus, saya pindah ke Jakarta dan bergabung dengan Bursa Efek Indonesia sebagai Legal Regulatory Officer (2013–2014) — pertama kali saya berhadapan langsung dengan kompleksitas regulasi pasar modal: pengawasan kepatuhan emiten, keterbukaan informasi, dan friksi antara peraturan bursa, peraturan OJK, dan peraturan turunannya.
Dari IDX saya bergeser ke litigasi dan corporate work di Irfan Melayu LLP — mulai dari trainee, lalu associate, hingga senior associate. Di sana saya mengerjakan banyak matter PKPU dan kepailitan, sengketa korporasi, dan litigasi komersial. PKPU yang sering muncul di meja kerja akhirnya menjadi salah satu pemicu insolvensi.id beberapa tahun kemudian. Oktober 2019 saya pindah ke Dana Pensiun Pertamina hingga saat ini bertugas sebagai Asisten Manajer Hukum, paralel dengan menempuh S2 Magister Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi) di Universitas Indonesia, 2020–2025. Tesis akhir: perlindungan hukum di bidang pasar modal bagi pemegang saham independen dalam transaksi backdoor listing.
Transisi ke agentic engineering bukan pivot — penambahan instrumen. Pemicunya tiga frustasi praktis yang berulang di meja kerja: pengumuman PKPU yang tersebar di koran daerah tanpa indeks publik (tidak ada cara stabil meng-cite putusan); regulasi OJK berlapis dan sulit di-cross-reference manual; dan analisis dampak regulasi baru yang berulang dikerjakan dengan Ctrl+F + ingatan institusional. Validasi eksternal datang dari hackathon Cerebral Valley × Anthropic "Built with Opus 4.7" (April 2026) — proyek LexHarmoni masuk Top 2.5% dari 20.000+ aplikasi global.1
Cara Saya Membangun
Saya mengorkestrasi agen — Claude Code, Antigravity CLI (ex Gemini CLI), OpenCode — dalam workflow doc-first. Urutannya selalu sama: spec ditulis di Markdown (PRD + TRD per modul), agen CLI menerjemahkan ke kode, saya review di Cursor, lalu commit. Tidak ada kode yang masuk repo tanpa spec yang sudah lock dan tanpa review per-tier (auth, RLS, money calculation, state machine = mandatory line-by-line; UI dan helper = sample review).
Stack default web app: Next.js (App Router), tRPC, PostgreSQL (RLS dari hari pertama, multi-tenant arsitektur), Drizzle ORM, Tailwind CSS v4, shadcn/ui, Better Auth. Hosting untuk data sensitif Indonesia: VPS Indonesia atau hybrid on-prem; static site di Cloudflare Pages. Untuk situs kecil seperti yang Anda baca sekarang: Astro v6 + Tailwind v4 + Markdown content collections, deploy ke Cloudflare Pages, tanpa database atau tracker. Bias saya: configuration over hardcoding untuk rules regulasi, soft delete + audit trail untuk auditability, dan kepatuhan UU 27/2022 (PDP) sebagai constraint, bukan checklist akhir.
Hardware harian: ThinkPad P14s Gen2 dengan Ubuntu 24.04 native — bukan WSL, bukan Docker Desktop. Workstation PC desktop dengan dual GPU dipakai untuk eksperimen model lokal dan heavy workload di akhir pekan. Detail stack ada di /uses.
Lab build saya ada di kampusmerah.com. Untuk konsultasi hukum, silakan via LHP Strategic Legal Counsellors.
- [1]Pekerjaan saya di Unit Regulasi IDX 2013-2014 sebagian besar adalah variasi dari masalah yang sama yang LexHarmoni coba selesaikan — pengecekan benturan normatif antara draf regulasi baru dengan regulasi yang sudah ada. Tool waktu itu: ingatan senior dan Ctrl+F. LexHarmoni mengangkat masalah lama ke tingkat skalabilitas yang berbeda.↩